HUKUM HUMANISME DALAM PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA
Humanisme atau perasaan humanis memang sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia saat ini, karena bagaimanapun juga bangsa ini seakan-akan sedang sakit.Humanisme berasal dari kata humanus dan mempunyai akar kata homo yang berarti manusia. Humanus berarti bersifat manusiawi sesuai dengan kodrat manusia. Humanisme merupakan aliran dalam filsafat yang memandang manusia itu bermartabat luhur, mampu menentukan nasib sendiri dan dengan kekuatan sendiri mampu mengembangkan diri. Pada dasarnya humanisme adalah meletakkan dasar hak kodrati manusia secara sama atau sejajar sebagai mahluk Tuhan.
Perlakuan-perlakuan hukum yang tidak manusiawi tersebut akhirnya melahirkan kekerasan di masyarakat sebagai bentuk perlawanan dan penuntutan terhadap haknya. Kekerasan yang terjadi masyarakat atau dalam lingkup yang lebih besar dalam suatu negara memang bersifat alamiah. Nilai-nilai lama yang ada dan mapan pada suatu saat akan berganti dengan nilai-nilai yang baru, entah itu dengan jalan kekerasan, damai maupun setahap demi setahap. Kekerasan tidak dapat diketahui kapan datangnya, tetapi yang pasti akan datang bersama ketidakpuasan yang dirasakan oleh para pelaku kekerasan. Kekerasan juga diperlukan, karena kekerasan yang diakibatkan ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum akan dapat melahirkan teori, doktrin atau pendapat baru yang mungkin lebih baik untuk memperbaiki sistem penegakan hukum sebelumnya.
Kita tidak perlu begitu risau dengan keadaan negeri yang sedang kacau ini. Ini adalah proses pendewasaan diri atau proses untuk melahirkan paradigma yang baru. Kekacauan justru membuat orang untuk berfikir bagaimana berbuat yang terbaik agar keteraturan yang didambakan itu muncul. Kekacauan adalah ibunya keteraturan dan sebaliknya keteraturan adalah ibunya ketakteraturan.
Dengan memperhatikan hal tersebut maka ketidakberdayaan hukum dalam menghadapi kekacauan sosial dan kekerasan yang terjadi di Indonesia saat ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk melakukan pembaharuan hukum yang lebih baik. Bukan hukumnya penguasa ataupun hukumnya rakyat jelata, tetapi hukum untuk semua orang tanpa membedakan status sosial yang melekat pada diri seseorang. Hukum saat ini dipandang tidak mampu menghadapi kekacauan ini, karena hukum yang ada sekarang tidak dibuat atas dasar landasan-landasan humanis. Untuk itulah dalam membangun masyarakat yang telah jatuh akibat kekacauan, maka perlu dibangun hukum yang humanis. Tidak hanya produk hukumnya (peraturan), orang-orangnya (penegak hukum) tetapi juga ilmu pengetahuannya juga perlu dihumaisasikan.
Penerapan hukum humanis selain berpegang pada kodrati manusia juga harus memandang lingkungan budaya yang meliputi masyarakat tersebut (kearifan lokal). Hal ini disebabkan karena perilaku hukum masyarakat dipengaruhi oleh kebiasaan, adat, budaya yang telah membentuk kehidupannya. Sehingga aparat penegak hukum dalam memproses suatu kasus hukum harus menggunakan hati nurani. Dengan hati nurani maka akan dapat menentukan nilai etika dan moral untuk menghindari penerapan pasal-pasal perundangan secara kaku, yang akhirnya justru tidak memberikan keadilan yang semestinya.
Selain pendekatan-pendekatan yang bersifat lebih sosial itu, maka kembali kepada uraian pokoknya, hukum juga digunakan sebagai salah satu alat untuk memecahkan masalah tersebut. Tetapi hukum yang sekarang masih menderita, dalam arti tidak mampu membendung gejolak kekerasan yang merebak di mana-mana. Oleh karena itu diperlukan hukum yang humanis yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dapat diterima oleh semua orang.
Hukum yang humanis bukanlah sebuah teori yang tidak berlandaskan pada budaya yang ada di masyarakat. Hukum yang humanis adalah hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, moral dan etika yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Pembentukan hukum yang humanis perlu dilakukan karena teori hukum yang dipakai dan dikembangkan pada jaman orde baru tidak bisa menjawab tantangan jaman khususnya persoalan yang berdimensi global. Hukum yang humanis ini sekaligus menjawab tantangan dari sifat hukum yang bersifat mencekam. Hukum yang humanis tidak membuat hidup masyarakat merasa tercekam, tetapi masyarakat akan merasa nyaman dan aman serta terlindungi dari rasa takut. Untuk itu agar dapat dikatakan hukum itu humanis harus diperhatikan beberapa hal berikut ini:
2. Teori hukum yang humanis itu harus mengandung asas rasionalitas. Dalam tradisi humanistik, akal dengan konsisten telah dinyatakan sebagai keagungan manusia yang tinggi.
3. Asas naturalisme juga penting untuk dimasukkan dalam teori hukum yang humanis karena asas ini mengisyaratkan adanya keunggulan alam atas manusia, suatu kontinuitas antara keduanya, kejelasan alam dan kekuatan alegorisnya.
4. Asas moralitas. Suatu humanisme yang kokoh haruslah memperlihatkan suatu kepekaan moral. Humanisme pada dasarnya adalah suatu konsep moral dalam hal diarahkan kepada suatu cita-cita etis dan kepada suatu imbalan moral.
5. Asas masyarakat. Asas ini merupakan suatu contoh spesifik mengenai asas moralitas. Asas ini mengatakan bahwa manusia itu mahluk moral, sama saja dengan mengatakan bahwa ia adalah mahluk sosial.
6. Pengalaman manusia menunjukkan suatu dimensi sakral (asas agama), suatu gerakan ke arah yang transenden, mistis, misterius. Para humanis harus mengakui kecenderungan universal jiwa manusia ini.
7. Asas kreativitas. Asas ini mengajarkan kita untuk menyambut yang baru, membentuk kembali materi-materi eksistensi, mencari pola-pola makna yang asli.
